IVOOX.id – Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini mengatakan pengaturan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang transparan penting untuk mencegah efek domino Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlanjut ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. 

"Supaya tidak ada efek domino Pilpres di Pilkada, dibutuhkan pengaturan dalam peraturan KPU atau Permendagri bahwa distribusi bansos yang berhimpitan dengan tahapan Pilkada tidak boleh dilakukan," ujar Titi dalam diskusi Pilkada Damai 2024 di Gedung Dewan Pers Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Titi menekankan bahwa efek domino sering kali menguntungkan partai atau kandidat yang mendukung calon presiden terpilih, sehingga bisa mengubah peta politik lokal. Untuk mencegah hal ini, distribusi bansos oleh pejabat publik yang berlatar belakang politik tidak boleh dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol personal yang bisa memberi insentif elektoral.

"Gunakan jalur-jalur atau prosedur yang sudah ada. Operator distributor bansos sudah tersedia, tidak perlu seremoni yang melibatkan pejabat publik berlatar belakang politik," katanya.

Titi mengatakan politisasi bansos bisa dicegah dengan memastikan bansos didistribusikan berdasarkan kebutuhan dan melibatkan pengawasan independen untuk menjaga integritas proses demokrasi. Termasuk juga memastikan untuk melarang penggunaan simbol-simbol petahana dalam program pemerintah dan iklan layanan masyarakat yang bisa memberi insentif elektoral.

"Diperlukan pengaturan di dalam peraturan KPU atau Permendagri berupa pelarangan penggunaan simbol-simbol petahana yang akan maju di Pilkada dalam program pemerintah dan iklan layanan masyarakat yang bisa memberi insentif elektoral," ujarnya.