IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto meminta agar perizinan sektor tekstil dapat disederhanakan dan dipermudah untuk investor karena tingginya kontribusi dari ekspor pakaian jadi dan tekstil terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para menteri dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/3/20250.

"Ini memerlukan perbaikan terutama terkait perizinan karena masih ada investor yang ingin masuk di sektor tekstil dan produk tekstil ini," kata Airlangga saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (19/3/2025), dikutip dari Antara.

Airlangga menjelaskan bahwa kontribusi produk apparel terdiri dari pakaian jadi dan tekstil telah mendongkrak perekonomian Indonesia dengan nilai ekspor lebih dari 2 miliar dolar AS per tahun dan menyerap tenaga kerja hampir 4 juta orang.

Oleh karenanya, pemerintah menilai perizinan di sektor tekstil perlu diregulasi melalui dibentuknya satgas percepatan untuk deregulasi kemudahan perizinan.

"Kita harus melakukan terus deregulasi dan debirokratisasi maupun permudahan izin untuk pengembangan termasuk terkait dengan amdal. Sehingga tentu ini akan ditangani dan pemerintah tentu akan membentuk semacam satgas," kata Airlangga.

Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti soal impor tekstil ilegal dan ketersediaan bahan baku.

Kemudian, pemerintah juga merespons terhadap tindakan anti dumping demi memastikan produk tekstil Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.

"Ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh," kata Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan bahwa Uni Eropa merupakan pasar terbesar bagi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia, dengan pangsa sekitar 30 persen dari permintaan global.

"IEU yang besarnya marketnya, sekitar hampir 30 persen dari demand global, Amerika sekitar 15 persen dan sisanya negara-negara lain," ujarnya.

Airlangga mencontohkan bahwa Vietnam berhasil meningkatkan ekspor tekstilnya hingga 50 persen setelah menyelesaikan perjanjian perdagangan serupa.

Hal ini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan agar industri tekstil Indonesia dapat memperoleh manfaat serupa setelah IEU-CEPA diberlakukan, kata Airlangga menambahkan.

Selain memperluas pasar ekspor, pemerintah juga telah merumuskan kebijakan domestik untuk memperkuat daya saing industri tekstil dalam negeri, khususnya bagi usaha menengah dan kecil (UMK).

Salah satu langkah strategis adalah program revitalisasi permesinan, yang regulasinya akan segera diterbitkan. Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp20 triliun sebagai subsidi investasi untuk mendukung modernisasi peralatan produksi.

"Kalau mesinnya tidak diperbaiki, daya saing, baik dari penggunaan energi maupun produksi, speed-nya akan lebih lambat," katanya.

Untuk mendukung industri padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan-minuman, furnitur, dan kulit, pemerintah juga menyiapkan skema kredit investasi dengan tenor 8 tahun dan subsidi bunga sebesar 5 persen.

Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah berharap sektor tekstil dapat kembali bergeliat dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja setelah IEU-CEPA terealisasi.

Rapat terbatas itu juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, anggota DEN Chatib Basri dan Arief Anshory Yusuf.