IVOOX.id – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyambut positif rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengurangi ekspor minyak mentah dan memprioritaskannya bagi kebutuhan dalam negeri.  

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D Suryodiputro, menjelaskan bahwa selama ini kontrak antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memang mengutamakan pasokan minyak mentah untuk dalam negeri. Dalam rezim Gross Split terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024, KKKS mendapatkan bagian sebesar 75-95 persen, sementara sisanya menjadi bagian negara. Meski begitu, minyak mentah bagian negara hampir seluruhnya sudah dialokasikan untuk pengolahan di kilang dalam negeri. 

Hudi menambahkan bahwa meskipun bagian minyak mentah yang diperoleh KKKS menjadi hak perusahaan, diharapkan sebagian besar tetap dapat diolah di dalam negeri ketimbang diekspor. "Kalau memang memungkinkan untuk dialihkan ke negara, tentu itu kabar baik," ujarnya usai menghadiri acara media gathering PetroChina International Jabung, Jumat (7/3/2025). 

Untuk menindaklanjuti arahan pemerintah terkait pengurangan ekspor minyak mentah, SKK Migas akan membahas lebih lanjut dengan KKKS guna memastikan implementasi kebijakan ini berjalan optimal. "Sebenarnya komunikasi sudah berjalan, dan kalau tidak salah ada aturan yang mendukung pengalihan minyak mentah untuk kebutuhan domestik. Namun, fokus utama saat ini adalah bagian yang menjadi hak negara," kata Hudi. 

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana untuk memangkas ekspor minyak mentah Indonesia hingga hampir setengah dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Dari perkiraan ekspor sekitar 28 juta barel, pemerintah menargetkan 12–13 juta barel dapat dialihkan ke kilang dalam negeri guna meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional. Dengan demikian, hanya sekitar 15-16 juta barel yang masih akan diekspor sepanjang tahun depan. 

Bahlil menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan seluruh minyak mentah yang tersedia, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi tertentu. "Dengan begitu, ekspor minyak mentah akan semakin berkurang," ujarnya.