IVOOX.id – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 terus menuai sorotan tajam. Kali ini, anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Jazilul Fawaid menyoroti potensi kerugian negara yang muncul akibat pelayanan yang dinilai tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, bukan hanya dari sisi pelayanan kepada jemaah, tapi juga dari sudut pandang efisiensi anggaran negara.

Dalam pertemuan Timwas Haji dengan Kepala Daker Madinah di Arab Saudi, Kamis (13/6/2025), pria yang akrab disapa Gus Jazil itu menegaskan bahwa perlu ada mekanisme penghitungan kerugian negara secara sistemik. Salah satu yang ia soroti adalah soal transportasi.

“Ketika jemaah harus berjalan kaki karena bus tidak tersedia atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, berarti ada layanan yang tidak dijalankan. Padahal biaya untuk transportasi itu sudah dibayar. Sopir tidak bekerja, bahan bakar tidak dipakai jadi siapa yang diuntungkan di sini? Ini harus dihitung,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Minggu (15/6/2025).

Tak hanya transportasi, masalah konsumsi juga turut mendapat perhatian. Berdasarkan laporan yang ia terima, banyak jemaah mengeluhkan sarapan dan makan siang yang sering kali di satukan dalam satu paket. Selain tidak sesuai standar, porsi makanan pun dianggap tidak memadai.

“Kalau ini dibiarkan, bukan hanya kerugian moril yang terjadi, tapi juga material. Jemaah membayar penuh untuk layanan, tapi yang diterima tidak sesuai. Ini jelas merugikan,” tambah Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Kritik Gus Jazil juga menyentuh isu integritas petugas haji. Ia menyayangkan apabila ada petugas yang secara administratif tercatat namun tidak benar-benar menjalankan tugasnya, padahal tetap menerima tunjangan dan fasilitas dari negara.

“Kalau ada petugas yang tidak bekerja tapi tetap menikmati haknya, itu bentuk kerugian negara yang nyata. Kita harus buka ini secara terang. Siapa petugasnya? Apa tugasnya? Bagaimana kinerjanya? Harus transparan,” ujar politisi PKB itu.

Meski mengkritik tajam, Gus Jazil tetap memberikan catatan positif. Ia menyebut pelaksanaan haji di Madinah relatif lebih tertib dan bisa dijadikan titik awal untuk membangun sistem evaluasi yang lebih rapi dan akuntabel ke depannya.

“Timwas tentu mendukung Kementerian Agama. Tapi dukungan itu juga berarti dorongan untuk terus memperbaiki. Kita butuh sistem yang bisa mengukur dan menghitung, agar tidak ada lagi kerugian yang disembunyikan di balik birokrasi,” katanya.