IVOOX.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dilakukan dengan cara pemaksaan kepada sekolah. Ia menekankan, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang memaksa sekolah agar siswa-siswinya menjadi penerima manfaat MBG, apa pun alasannya.

“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya nggak papa,” kata Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1/2026).

Penegasan tersebut disampaikan Nanik menanggapi keluhan salah satu Kepala SPPG di Banyuwangi yang mengaku kesulitan menambah jumlah penerima manfaat MBG di wilayahnya. Kesulitan itu muncul karena sejumlah sekolah elite dengan jumlah siswa mencapai ribuan menolak ikut serta dalam program MBG. Bahkan, upaya pendekatan dengan melibatkan Danramil dan Kapolsek pun tidak membuahkan hasil.

“Sekolah itu tetap tidak mau menerima, walaupun sudah meminta bantuan Danramil maupun Kapolsek,” ujar Nanik menirukan laporan yang ia terima.

Menurut Nanik, secara prinsip pemerintah memang memiliki tujuan besar agar seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik melalui program MBG. Namun, ia menegaskan bahwa penerimaan program ini bersifat sukarela. Tidak boleh ada tekanan, apalagi intimidasi, baik dari SPPG maupun dari instansi lain, yang menimbulkan kesan bahwa sekolah yang menolak MBG dianggap tidak mendukung program pemerintah.

Ia menilai, jika sekolah-sekolah tertentu, terutama sekolah elit, merasa sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi para siswanya secara mandiri dan memilih tidak menerima MBG, maka keputusan tersebut harus dihormati. “Pokoknya, Ka SPPG kami, dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” tegas Nanik yang juga menjabat Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksana Program MBG yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga.

Sebagai solusi, Nanik mendorong para Kepala SPPG untuk lebih proaktif mencari kelompok penerima manfaat lain yang lebih membutuhkan di wilayah tugas masing-masing. Ia menyarankan agar perhatian diarahkan ke pesantren-pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, anak jalanan yang masih usia sekolah, serta kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan,” katanya.