BGN Ultimatum SPPG Percepat Pengurusan SLHS, Ancaman Penghentian Sementara Jika Tak Patuh
IVOOX.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa para mitra, yayasan, dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyumas harus segera mempercepat proses pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan.
“Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke Dinas Kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend,” ujar Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, Korcam, dan Kepala SPPG di Hotel Aston Purwokerto, Kamis (4/12/2025).
Eks Karesidenan Banyumas terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas. Berdasarkan catatan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas), Kabupaten Banjarnegara memiliki kuota 131 SPPG, dengan 68 sudah terisi dan 46 beroperasi. “Ke-46 SPPG ini telah memiliki SLHS semua,” kata Direktur Wilayah II Tauwas, Brigjen Albertus Doni Dewantoro.
Purbalingga memiliki kuota 133 SPPG, dengan 79 terisi dan 54 telah beroperasi. Seluruh SPPG yang aktif sudah memiliki SLHS, termasuk dua yang masih dalam tahap persiapan. Di Kabupaten Cilacap, dari kuota 163 SPPG, sebanyak 127 telah terisi, 95 beroperasi, dan 44 SPPG sudah mengantongi SLHS.
Namun, Banyumas yang memiliki kuota terbesar, yaitu 227 SPPG, justru mencatat ketertinggalan paling signifikan. Dari 227 kuota, baru 146 terisi dan 116 telah beroperasi. Nanik menyoroti rendahnya tingkat kelulusan dan pendaftaran SLHS. “Ini gimana? Dari 98 yang mendaftar, yang lolos kok malah baru 15 SPPG, sementara 48 lainnya malah belum mendaftarkan diri,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurut Nanik, tidak ada alasan bagi Mitra, Yayasan, maupun Kepala SPPG untuk menunda pendaftaran SLHS. Ia menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah menyampaikan dalam rapat koordinasi bahwa pengurusan SLHS tidak dipungut biaya. “Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sampel. Harganya 1 sampai 2 juta. Kalau ada pungutan macam-macam, nanti laporkan ke saya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nanik juga memberikan apresiasi kepada Banjarnegara dan Purbalingga yang dinilai tertib dalam pengurusan SLHS.
Nanik turut mengajak hadirin mendoakan para petugas SPPG yang sedang berjibaku membantu warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah dilanda banjir. Ia menyebut beberapa petugas mengalihfungsikan dapur MBG menjadi dapur umum, bahkan seorang Ahli Gizi di Sigli meninggal karena kesetrum saat bertugas.
Berhasil Login.....
Gagal Login
Komentar
Edit Komentar
Hapus Komentar
Anda yakin ingin menghapus komentar ?