IVOOX.id, Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyatakan ancaman terbesar yang dihadapi dunia saat ini adalah ancaman krisis energi. Lonjakan harga sejumlah komoditas yang terjadi belakangan ini buah dari konflik antarnegara yang memicu kenaikan harga minyak mentah.

"Ini merupakan momen yang menarik bagi pengambil keputusan, perusahaan dan pemerintah karena dunia sedang gonjang ganjing, sehingga perlu pengambilan keputusan yang tepat," ujarnya di Padang, Kamis, 7 Juli 2022.

Hal tersebut disampaikan Dwi saat memberikan kuliah umum di Universitas Andalas (Unand) Padang dengan tema Strategi Membangun Ketahanan energi di Era Transisi Untuk Mendukung Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan.

Ia menjelaskan apa yang terjadi di Ukraina menyebabkan peta energi kocar-kacir karena ketergantungan negara di Eropa terhadap energi Rusia. "Kita tidak pernah menduga harga minyak yang dulu anjlok sampai US$ 20, hari ini bisa di atas US$ 120 per barel."

Oleh karena itu, kata Dwi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencoba mengambil langkah agar persoalan ini bisa diatasi. Selain itu, Indonesia juga tengah berupaya melakukan transisi energi untuk mewujudkan nol emisi pada 2026.

"Konsekuensinya ada tambahan biaya bagi sektor industri yang masih menghasilkan CO2," ujarnya.

Untuk itu SKK Migas menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi termasuk Unand untuk mewujudkan target nol emisi. Berikutnya, langkah yang perlu diambil adalah upaya mengangkat produksi minyak dan gas untuk mengurangi defisit.

"Sekarang kita dihadapkan pada bagaimana menaikkan produksi dan mengantisipasi energi transisi," ucap Dwi.

Menurut dia, energi baru dan terbarukan (EBT) sangat berperan dalam menghadapi transisi dan mewujudkan kemandirian energi. "Salah satunya adalah gas sehingga perlu dilakukan konversi dari minyak dan gas secara bertahap," ujarnya.

SKK Migas dalam tugasnya terus berupaya mengantisipasi dalam menghadapi ancaman krisis energi. Saat ini ada tiga isu seputar energi yaitu pandemi, masalah transisi energi dan konflik antar negara.

Tiga hal itu yang kemudian membuat harga minyak dan gas menjadi tinggi. "Untuk itu kita terus melakukan antisipasi mewujudkan ketahanan energi," tuturnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah telah menggelontorkan subsidi cukup besar untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dalam negeri. Saat ini harga BBM di Indonesia masih murah, walaupun harga minyak dunia saat ini sudah tinggi di kisaran US$ 110 - 120 per barel.

Jokowi menjelaskan, akibat menahan laju kenaikan harga minyak dunia ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi terbebani karena terus memberikan subsidi. 

"Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi, kalau sudah tidak kuat mau gimana lagi? Iya kan?" ujar Jokowi di Medan, Sumatra Utara, Kamis, 7 Juli 2022. 

Apalagi hingga kini Indonesia masih mengimpor minyak sebanyak 1,5 juta barel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebelum terjadinya krisis karena perang Ukraina dan Rusia serta pandemi Covid-19, harga minyak mentah masih US$ 60 per barel, tapi kini sudah melonjak dua kali lipat dan membuat pemerintah harus menambah jumlah subsidi.

"Negara kita ini masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin, itu sudah di angka Rp 31 ribu, Jerman, Singapura. Thailand sudah Rp 20 ribu. Kita masih Rp 7.650 karena disubsidi oleh APBN," ujar Jokowi. 

Selain BBM, Jokowi menyebut pemerintah juga harus menggelontorkan subsidi cukup besar untuk gas karena kenaikan harga gas dunia hingga 5 kali lipat. Kepala Negara menyebut Indonesia juga mengimpor gas cukup besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Lebih lanjut, Jokowi meminta masyarakat untuk berhati-hati mengenai harga minyak dunia yang tak kunjung turun ini. Apalagi, kondisi pemulihan ekonomi semakin terhambat karena pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai dan ditambah masalah perang Rusia-Ukraina.