IVOOX.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera membahas hasil Pilkada Serentak 2024 yang melibatkan pasangan calon tunggal di beberapa daerah dengan Komisi II DPR RI. Pembahasan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi sekaligus persiapan untuk tahapan lanjutan dalam Pilkada tersebut.  

Komisioner KPU RI, Idham Holik, menyatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang di setiap daerah, termasuk wilayah dengan pasangan calon tunggal. Sebagai informasi, Pilkada dengan paslon tunggal berlangsung di satu provinsi dan 36 kabupaten/kota. 

“Dalam waktu dekat, kami akan berkomunikasi dengan pembentuk undang-undang, khususnya Komisi II DPR RI, untuk membahas jadwal lanjutan terkait Pilkada dengan paslon tunggal,” ujar Idham Holik di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (27/11/2024). 

Idham menambahkan, KPU juga tengah mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di sejumlah wilayah yang terganggu oleh kondisi alam, seperti banjir di Sumatera Utara. Situasi ini membuat beberapa tahapan pemilihan tidak bisa berjalan sesuai jadwal. 

“Pemungutan suara susulan akan segera dilaksanakan karena beberapa tahapan tidak dapat diselenggarakan akibat bencana alam. Misalnya, banjir menjadi kendala utama di Sumatera Utara,” katanya. 

Selain itu, Idham menyebut bahwa KPU juga mempersiapkan kemungkinan pemungutan suara ulang. Hal ini dilakukan jika ditemukan pelanggaran, seperti adanya pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali. 

“Pemungutan suara ulang dilakukan jika ada pelanggaran, seperti pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali. Ini berbeda dari pemungutan suara susulan yang disebabkan oleh gangguan tahapan, misalnya karena faktor alam,” ujar Idham. 

Pilkada Serentak 2024 mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Sebagian besar daerah telah menyelesaikan pemungutan suara, sementara beberapa wilayah masih menunggu jadwal pemungutan suara susulan atau ulang. KPU memastikan semua tahapan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.