IVOOX.id – Meski Kementerian Perhubungan menyebut penyelenggaraan mudik Lebaran 2025 berjalan lancar dan aman, pandangan berbeda datang dari Djoko Setijowarno, pakar transportasi yang juga akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata serta Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. Menurutnya, keberhasilan angkutan Lebaran tidak cukup hanya dinilai dari klaim kelancaran dan penurunan angka kecelakaan.

Menhub Dudy Purwagandhi sebelumnya menyampaikan bahwa selama 21 Maret hingga 11 April 2025, terdapat 27,5 juta penumpang angkutan umum, naik 8,5 persen dibanding tahun lalu. Namun, Djoko menilai data tersebut belum mencerminkan keseluruhan realitas di lapangan.

“Sayangnya, data akurat untuk moda darat masih belum tersedia. Informasi mengenai jumlah pemudik sepeda motor yang melintasi jalan raya pun tidak jelas. Bahkan, angka realisasi mudik gratis juga tidak ada, yang dipublikasikan hanya kuota,” ujar Djoko kepada ivoox.id Sabtu (12/4/2025).

Ia mengingatkan bahwa mudik Lebaran bukan hanya soal perpindahan manusia, tapi juga menyangkut perubahan besar dalam pola mobilitas antarkota. Tradisi ini bahkan sebanding dengan perayaan Imlek di Tiongkok atau Thanksgiving di Amerika Serikat.

“Lebaran bukan sekadar momentum silaturahmi, tapi juga waktu masyarakat berwisata, yang berdampak besar terhadap ekonomi lokal dan sektor pariwisata,” katanya.

Namun, Djoko mengungkap bahwa perputaran uang selama Lebaran tahun ini justru menurun menjadi Rp 137,9 triliun, jauh di bawah tahun sebelumnya yang mencapai Rp 157,3 triliun. Menurutnya, hal ini akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tekanan ekonomi masyarakat. Beberapa ASN muda bahkan memilih menahan pengeluaran demi mencicil rumah dan kendaraan.

Data dari INDEF juga memperkuat hal itu, penerimaan pajak dari konsumsi masyarakat turun tajam dari Rp 35,6 triliun menjadi hanya Rp 2,58 triliun. “Ini berdampak langsung pada penurunan jumlah pemudik. Hanya 10,1 juta orang tercatat melakukan perjalanan dari H-10 hingga H+2. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu,” ujar Djoko.

Terkait klaim penurunan kecelakaan sebesar 34 persen, Djoko tidak menampiknya, namun ia menyebut bahwa hal ini seiring dengan penurunan jumlah pemudik, bukan semata hasil peningkatan keselamatan.

Selain itu, Djoko juga menyoroti kebijakan mudik gratis yang semakin luas, tapi belum didukung sistem pendaftaran yang terintegrasi. “Masih banyak kursi kosong karena pendaftar bisa mendaftar ganda di berbagai platform. Tahun depan, sistem satu aplikasi harus segera diterapkan agar lebih tertib dan efisien,” ujarnya.

Djoko pun menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh. Ia mengkritik kebijakan efisiensi yang malah berdampak pada keselamatan. “Pemeriksaan kelayakan bus (ramp check) banyak yang tidak dilakukan. Jalan arteri nasional juga perlu diperhatikan, apalagi mudik 2026 diperkirakan akan bertepatan dengan musim hujan,” katanya.

Ia juga menilai sistem satu arah (one way) bukan solusi jangka panjang. “Kita perlu mencontoh negara lain seperti China dan AS yang mendorong penggunaan angkutan umum saat musim mudik. Jika ingin efisien, perkuat angkutan umum dari hulu ke hilir, minimal di Pulau Jawa,” ujarnya.

Djoko juga menyoroti kebijakan pembatasan angkutan logistik yang diperpanjang hingga 16 hari tahun ini. Menurutnya, ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. “Sebenarnya, kita punya pilihan lain: optimalkan moda KA dan jalur laut untuk angkutan barang. Selama ini, truk masih jadi andalan padahal banyak menimbulkan masalah,” ujar Djoko.

Ia mengkritik pemerintah yang dinilai belum serius mengatasi masalah truk overdimension dan overload (ODOL). “Janji mengatasi truk ODOL saat Lebaran tak pernah terbukti. Masih sebatas wacana,” katanya.

Menutup pernyataannya, Djoko menekankan bahwa pemerintah harus segera merancang program mudik 2026 mulai dari sekarang. “Jangan tunggu mepet. Benahi pendataan, tetapkan program 6 bulan sebelumnya. Dorong pemudik agar beralih ke transportasi umum dan jangan terus biarkan motor mendominasi,” katanya.