IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap serius menangani bencana di wilayah Sumatra meski hingga kini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.

Dalam rapat terbatas terkait progres pembangunan 600 hunian dipantau melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis, 1 Januari 2026, Prabowo menjelaskan keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan atas pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, kalau kita tiga provinsi sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," kata Prabowo, dikutip dari Antara.

Namun demikian, Presiden mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah meremehkan dampak bencana tersebut. Ia menyebut keterlibatan langsung banyak anggota Kabinet Merah Putih menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan di lapangan.

Prabowo menyampaikan saat ini sedikitnya terdapat 10 menteri yang berada di Aceh untuk turut serta menangani dampak bencana. Dua menteri lainnya, tengah bertugas di Aceh Utara, dan sejumlah menteri juga hadir di provinsi lainnya.

"Tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya, dari seluruh kabinet, hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan pemerintah bekerja sepenuh tenaga untuk membantu penanganan pascabencana. Pemerintah juga memiliki anggaran yang cukup besar untuk mengatasi masalah ini.

"Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini," imbuhnya.

Minta Bantuan Bencana Harus Transparan dan Tanpa Kepentingan

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan untuk penanganan bencana di wilayah Sumatra, namun harus melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan tanpa kepentingan apa pun.

"Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas ya, tadi saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silahkan, monggo. Bikin surat, saya menyumbang ini, nanti kita laporkan ke pemerintah pusat. Nanti kita yang akan salurkan kalau memang dia membantu," ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa mekanisme resmi diperlukan agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pemerintah, kata Presiden, tidak ingin penyaluran bantuan justru memicu masalah akibat prosedur yang tidak jelas.

Ia mencontohkan, bantuan dapat datang dari berbagai pihak, termasuk diaspora Aceh, Minangkabau, Batak, maupun komunitas masyarakat Indonesia lainnya yang di luar negeri yang merasa terpanggil untuk membantu.

Seluruh bantuan tersebut, menurutnya akan difasilitasi melalui skema yang disepakati bersama pemerintah pusat dan daerah. Apabila memungkinkan, bisa juga membuka rekening khusus untuk bantuan pascabencana, sehingga masyarakat dapat menyalurkan bantuan secara langsung dan tetap dengan pengawasan.

Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa segala bantuan harus diberikan secara tulus dan ikhlas, tanpa disertai kepentingan atau tuntutan tertentu di kemudian hari.

"Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya kan, dan harus ikhlas. Karena kita mengalami, pernah dibantu-dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih," imbuhnya.

Presiden Prabowo meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara, di Kebun Tj Seumantoh, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak.

Sebelumnya melakukan peninjauan, dia sempat menyalami dan berinteraksi dengan masyarakat yang telah menanti kedatangannya.

Usai menyapa warga, Prabowo yang tiba bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, lalu meninjau hunian yang pembangunannya dimulai pada 24 Desember 2025 itu.

Dalam peninjauan tersebut, CEO Danantara, Rosan Roeslani, memberikan penjelasan mengenai progres pembangunan hunian.

Prabowo kemudian bertolak kembali ke Jakarta setelah merampungkan rangkaian kunjungan kerjanya selama dua hari di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada pergantian tahun 2025 ke 2026.

Dari Kabupaten Aceh Tamiang, helikopter Caracal yang membawa Presiden Prabowo terbang menuju Pangkalan Udara TNI AU Soewondo di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis sore.

Dari Lanud Soewondo, Presiden Prabowo naik pesawat kepresidenan PK-GRD menuju Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.