IVOOX.id – Kementerian Investasi/BKPM RI mencatat realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp296,8 triliun, atau 109,9 persen dari target yang ditetapkan. Pencapaian itu menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan Jawa Barat masih menjadi tujuan investasi terbesar di Indonesia sepanjang 2025. Bahkan kata ia capaian investasi 2025 naik 18,21 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka Rp251,14 triliun. 

KDM mengatakan, realisasi investasi yang melampaui target ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian Jawa Barat di tengah tantangan global. 

Dengan capaian tersebut, menurutnya Jawa Barat tetap menjadi destinasi utama investasi nasional sekaligus berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut KDM, tingginya investasi di Jawa Barat tak lepas dari kerja keras berbagai pihak dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memastikan investasi di Jabar aman dan mudah sehingga dipercaya investor," kata KDM, dalam siaran pers yang diterima ivooc.id Jumat (16/1/2026).

Dari total realisasi investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat mencapai Rp 147,02 triliun, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp149,8 triliun. 

Komposisi ini kata ia menunjukkan keseimbangan antara investasi domestik dan asing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu menjadi indikator penting bahwa pembangunan ekonomi Jawa Barat tidak hanya bergantung pada modal asing, tetapi juga diperkuat oleh pelaku usaha nasional.

KDM berharap, besarnya investasi yang masuk ke Jawa Barat dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha mikro kecil menengah, dan mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Dengan demikian, dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Ia menambahkan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan terus memperkuat iklim investasi dengan melakukan berbagai pembenahan, seperti penyederhanaan perizinan dan birokrasi serta penguatan infrastruktur pendukung investasi, termasuk kawasan industri dan konektivitas antarwilayah.