IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), untuk menemui langsung ratusan ribuan buruh dari beberapa konfederasi serikat buruh di Indonesia.

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, didampingi menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyalami satu persatu buruh di barisan depan saat tiba.

Dalam peringatan May Day 2025 di Monas, Presiden berpidato di hadapan ratusan ribu buruh. Ia janjikan sejumlah hal.

Di antaranya, Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebagai salah satu instrumen untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing atau pekerja alih daya.

"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir, dikutip dari Antara, Kamis (1/5/2025).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan sebuah badan yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia.

Dewan ini, lanjutnya, akan bertugas memberikan nasihat kepada Presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungannya terhadap usulan penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan para buruh.

Ia menyebut, Dewan Kesejahteraan Buruh akan turut mempelajari secara mendalam mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.

"Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ujar Presiden.

Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa negara tidak akan tinggal diam jika terjadi ketidakadilan terhadap para buruh.

"Bila perlu, negara akan turun tangan," tegasnya.

Prabowo juga menjanjikan akan mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pemilik perusahaan di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan. Kita akan duduk bersama-sama,” katanya.

Presiden menyebut dirinya bakal mengingatkan para pemilik usaha untuk tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, dan meninggalkan kelompok buruh.

“Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” kata Presiden kepada para pemilik usaha.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menegaskan pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan, kita memberi subsidi listrik, bantuan tunai langsung. Total, biaya yang kita gelontorkan (mencapai) Rp500 triliun. Ini terus kita jaga agar rakyat kita tidak menderita,” kata Presiden disambut sorak-sorai ribuan buruh.

Di depan buruh, Prabowo juga menjanjikan segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang bersama DPR.

“Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco melaporkan kepada saya minggu depan RUU ini akan mulai segera dibahas,” kata Prabowo.

Ia juga merespons langsung keluhan buruh saat May Day 2025 terkait persoalan pengenaan pajak terhadap gaji mereka yang dinilai memberatkan.

“Ya saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar, lu orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajakin,” kata Prabowo.

“Tetapi, kalau pajaknya sedikit-sedikit boleh dong, boleh ya, kalau pajaknya gak terlalu besar boleh ya. Ya bayar deh dikit-dikit deh,” kata Presiden kepada sekelompok buruh yang mengeluhkan masalah pajak.

Presiden kemudian menegaskan keluhan buruh soal pajak bakal menjadi salah satu isu yang dibahas oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang juga akan segera dibentuk oleh Presiden.

“Ya itu nanti tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Presiden kepada para buruh.

Prabowo juga menyatakan dukungannya terhadap usulan agar aktivis buruh, Marsinah diangkat sebagai Pahlawan Nasional yang mewakili kaum buruh.

"Dalam pertemuan, para tokoh buruh menyampaikan kepada saya, 'Pak, kenapa sih tidak ada pahlawan nasional dari kaum buruh?'" ujarnya.

Kepala Negara kemudian meminta para pimpinan buruh untuk bermusyawarah dan mengajukan nama yang layak diusulkan.

"Mereka kemudian menyampaikan, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi Pahlawan Nasional?" lanjut Prabowo.

Presiden menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh jika seluruh pimpinan buruh sepakat dengan usulan tersebut.

"Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh, saya akan mendukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional," katanya menegaskan.

Marsinah adalah seorang aktivis buruh yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia.

Nama Marsinah dikenang sebagai simbol keteguhan dan keberanian dalam memperjuangkan keadilan bagi para pekerja, dan setiap Hari Buruh Internasional, semangat perjuangannya terus dihidupkan oleh berbagai kalangan.

Di atas panggung acara, sejumlah pemimpin konfederasi serikat buruh menyampaikan langsung tuntutan-tuntutan buruh, di antaranya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi undang-undang, ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan menjadi undang-undang, penghapusan outsourcing, dan menghapus peraturan-peraturan yang masih mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja.

Beberapa pemimpin konfederasi serikat buruh yang menyampaikan tuntutan langsung kepada Presiden, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.