IVOOX.id - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi terhadap Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu (IKEPP) yang diluncurkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta pada Kamis (30/1/2025). Ia menilai bahwa kehadiran IKEPP merupakan langkah penting dalam memperbaiki kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia.  

“(IKEPP) ini merupakan ikhtiar untuk membuat pemilu dan demokrasi kita lebih baik. Tidak hanya prosedural tetapi juga subtansial Pemilu ke depan,” ujarnya. 

Sebagai mantan Wali Kota Bogor periode 2014-2024, Bima menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu, terutama sejak Pemilu 1999. Ia mengakui adanya perbaikan dari waktu ke waktu, tetapi masih ada aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan amanat undang-undang. 

“Secara keseluruhan menunjukkan perbaikan-perbaikan di setiap Pemilu. Banyak instrumen untuk mengukur Pemilu apakah memang sudah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan,” ujarnya. 

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, turut menyampaikan apresiasi terhadap IKEPP. Ia menilai bahwa indeks ini merupakan bentuk pertanggungjawaban DKPP sebagai salah satu dari tiga lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia. 

“DKPP tidak hanya menghukum mereka yang melanggar etik tetapi juga melakukan pembinaan etik kepada para penyelenggara Pemilu. IKEPP yang telah diluncurkan hari ini berbicara itu,” katanya. 

Ia menambahkan bahwa menjadi penyelenggara Pemilu bukan hal yang mudah. Mereka harus bekerja sesuai aturan di tengah tekanan politik yang sering kali mencoba mempengaruhi proses demokrasi. 

“Saya sangat menghargai upaya DKPP yang hari ini meluncurkan IKEPP. Selamat kepada KPU dan Bawaslu di daerah yang mendapatkan indeks yang baik, mudah-mudahan ini tidak hanya di atas kertas tetapi juga perilaku keseharian juga baik,” ujarnya. 

Direktur Politik dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nuzula Anggraeni, menekankan bahwa meskipun secara prosedural Pemilu di Indonesia menunjukkan peningkatan, aspek kualitas dan substansi Pemilu tetap menjadi prioritas utama. 

“Penyelenggara Pemilu adalah ujung tombak dalam proses dan tahapan Pemilu yang berkualitas. Kepatuhan penyelenggara terhadap etika menjadi kunci kepercayaan publik terhadap Pemilu yang berintegritas,” katanya. 

IKEPP 2024 disusun oleh DKPP dengan menilai tiga dimensi utama: Persepsi atas Perilaku Etik (PPE), Eviden Perilaku Etik (EPE), dan Pelembagaan Etik Internal (PEI). Dimensi PPE mengukur integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu, sementara EPE menilai penanganan pengaduan serta tingkat kepercayaan publik. Sementara itu, PEI berfokus pada aturan pencegahan, program pembinaan, serta kepatuhan terhadap keputusan yang telah ditetapkan. 

Hasil IKEPP 2024 menunjukkan lima KPU tingkat provinsi dengan skor tertinggi, yaitu KPU Nusa Tenggara Timur (86,51), KPU Sulawesi Tenggara (78,13), KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (76,08), dan KPU Sumatera Selatan (70,62). Sebaliknya, KPU dengan skor terendah antara lain KPU DKI Jakarta (44,86), KPU Barat Daya (47,13), KIP Banten (48,41), KPU Jawa Barat (49,53), dan KPU Bengkulu (50,04). 

Di sisi lain, lima Bawaslu tingkat provinsi dengan skor tertinggi adalah Bawaslu Banten (80,11), Bawaslu Kalimantan Tengah (79,93), Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (79,36), Bawaslu Kalimantan Barat (73,37), dan Bawaslu Sulawesi Selatan (73,04). Sementara itu, Bawaslu dengan skor terendah antara lain Bawaslu DKI Jakarta (47,43), Bawaslu Kalimantan Selatan (48,96), Bawaslu Sumatera Utara (48,98), Bawaslu Sulawesi Tengah (49,30), dan Bawaslu Riau (51,53). 

Ketua tim peneliti IKEPP 2024, Nur Hidayat Sardini, mengungkapkan bahwa penyusunan indeks ini telah melalui berbagai tahapan penelitian, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sejak awal hingga akhir tahun 2024. Dengan adanya IKEPP, diharapkan penyelenggara Pemilu semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap kode etik, sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia semakin meningkat.