IVOOX.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, rencananya akan dibiayai dari anggaran pendidikan sebesar Rp 71 triliun, hampir 10% dari total anggaran pendidikan nasional 2025. CELIOS (Center of Economic and Law Studies) memperingatkan bahwa besarnya alokasi anggaran MBG berpotensi membebani keuangan negara. 

Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS, menjelaskan bahwa jika dana pendidikan digunakan untuk MBG, dampaknya terhadap perekonomian hanya akan meningkatkan PDB sebesar 0,06% atau Rp7,21 triliun. Namun, hal ini justru berpotensi mengurangi kualitas pendidikan dengan kehilangan ekonomi hingga Rp27,03 triliun. 

Menurut Huda, pengalihan anggaran ini dapat mengurangi kompensasi tenaga kerja di sektor pendidikan hingga Rp27,03 triliun, “dengan penghasilan tenaga kerja pemerintah di sektor ini diprediksi turun Rp41,55 triliun. Selain itu, redistribusi anggaran dikhawatirkan mengurangi 723 ribu kesempatan kerja di sektor pendidikan, termasuk posisi guru dan dosen,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima ivoox.id Selasa (19/11/2024). 

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, memperkirakan bahwa jika MBG berjalan hingga mencapai target penuh pada 2029, defisit APBN akan mencapai 3,34% dari PDB—melebihi batas aman yang ditetapkan undang-undang. Bahkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi optimistis 7%, defisit diproyeksikan tetap melampaui batas, mencapai 3,1%. 

Dyah Ayu, Peneliti Ekonomi CELIOS, menambahkan bahwa pembiayaan program MBG menghadapi tantangan besar, terutama karena rasio pajak yang stagnan. Target rasio pajak 23% pada 2029 dinilai sulit dicapai, mengingat target 2025 hanya 10,09%. Jika tidak ada strategi efektif untuk meningkatkan pendapatan negara, program ini berpotensi memperlebar defisit anggaran. 

CELIOS menyarankan agar MBG dirasionalisasi dengan hanya menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH), baik berupa uang tunai maupun bantuan makanan bergizi. Bhima juga menekankan pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif, seperti penerapan pajak kekayaan (wealth tax) yang dapat menyumbang hingga Rp81,6 triliun, serta mencegah kebocoran pajak di sektor komoditas ekstraktif. 

“Kami berharap pemerintah tidak membebankan masyarakat kelas menengah yang sudah tertekan untuk mendanai MBG. Banyak cara kreatif yang bisa dilakukan tanpa menaikkan tarif PPN menjadi 12%,” ujar Bhima.