IVOOX.id – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya temuan aktivitas impor beras ilegal. Dari temuan tersebut pemerintah menyegel 250 ton beras ilegal yang masuk melalui wilayah Sabang, Aceh.

Amran mengatakan bahwa laporan awal menunjukkan masuknya beras impor tersebut dilakukan secara ilegal. Hal ini menjadi sebuah praktik yang secara jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tidak ada kebutuhan impor beras, karena stok nasional saat ini berada pada kondisi terbaik.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Amran melakukan koordinasi dengan Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam serta Menteri Perdagangan. Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang diberikan pemerintah.

Dengan dasar tersebut, aparat langsung melakukan penyegelan dan menghentikan seluruh aktivitas distribusi beras ilegal tersebut. Pemerintah juga melakukan penelusuran terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk salah satu perusahaan yang beroperasi di Sabang.

"Beras tersebut telah disegel dan kami minta aparat untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat. Kami menemukan beberapa hal yang janggal. Kami juga tegaskan bahwa stok beras Indonesia cukup, bahkan lebih dari cukup. Perkiraan stok hingga akhir tahun menunjukkan bahwa kita berada pada posisi tertinggi," ujar Amran dalam siaran pers Senin (24/11/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional setahun diperkirakan dapat mencapai 34,7 juta ton. Ini merupakan angka tertinggi sejak tahun 2019. Sementara itu, stok beras pemerintah yang ada di Perum Bulog mencapai 3,8 juta ton. Angka ini juga menjadi capaian tertinggi.

Dalam Proyeksi Neraca Beras Januari-Desember 2026 per 5 November, diestimasikan stok beras secara nasional sampai awal tahun 2026 mendatang bahkan dapat mencapai 12,89 juta ton. Ini merupakan stok carry over hingga akhir 2025 yang tersebar di berbagai lini sampai stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog.

"Jadi tidak ada alasan untuk impor. Di mana nasionalismenya? Ini menyangkut kehormatan bangsa. Kita sudah sangat dekat menuju swasembada. Jangan sampai diganggu oleh tindakan ilegal seperti ini," kata Amran.